MUI Menetapkan BPJS Kesehatan Tidak Sesuai Syariah atau Haram

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya mengandung unsur  gharar, maisir dan riba, sehingga dinyatakan haram

StatusPagi.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI)  memberikan fatwa haram untuk sistem penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, BPJS Kesehatan tidak memenuhi syariat Islam, lebih khusus lagi sistem denda 2 persen bagi peserta yang telat membayar iuran setiap bulannya.

Baca juga : Halal-Haram Hukum Transfusi Darah, ini Kata MUI
MUI Menetapkan BPJS Kesehatan Tidak Sesuai Syariah atau Haram

 

Kajian MUI, penyelenggaraan sistem BPJS Kesehatan, yakni pada akad antar para pihak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan sistem BPJS Kesehatan disebut mengandung unsur gharar, maisir dan juga riba.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani berpendapat, MUI tidak menyebut seluruh sistem yang ada di BPJS Kesehatan adalah haram. Hanya pada denda 2 persen bagi peserta yang terlambat membayar itu saja yang diharamkan.

Dede Yusuf, mantan Wagub Jawa Barat yang kini menjabat  Ketua Komisi IX DPR membenarkan adanya denda 2 persen bagi yang menunggak bayar. Namun Dede tidak sepakat denda tersebut layaknya bunga pada sistem perbankan konvesional.

 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, BPJS sebagai badan yang menjalankan amanat undang-undang tidak bersalah dalam hal ini, karena penerapan program termasuk sistem denda 2 persen bagi peserta yang menunggak, karena hal itu sudah diamanatkan oleh Undang-undang.

Menurut Irfan, tidak bunga sama sekali dalam pungutan iuran dalam sistem BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan sendiri sama sekali tidak mengambil untuk dari program jaminan kesehatan nasional ini.

Irfan juga menegaskan, penerapan denda bagi peserta yang menunggak sebesar 2 persen hanya berlaku selama 3 bulan, setelahnya tidak ada lagi tambahan 2 persen tersebut. Sistem BPJS Kesehatan prinsipnya nirlaba, tidak untuk meraup keuntungan dari iuran yang dikumpulkan peserta. Semua dana yang terkumpul akan dikembalikan lagi manfaatnya untuk peserta. [via Merdeka]


Kategori : Hikmah, Sosial Media diterbitkan Kamis, 30 Juli, 2015 oleh Siti Sofiati